INDONESIA DAN PENGIMPLEMENTASIAN. SDGs

MENGENAL SUISTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SGDs)

Suistainable Development Goals dalam terjemah bahasa Indonesia ialah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, merupakan sebuah rencana aksi global yang dirancang PBB dan disepakati oleh para pemimpin dunia guna mensejahterakan kehidupan bangsa serta untuk penguatan poerdamaian universal. Sejarah terbentuknya SDGs bermula dari terbentuknya MDGs (Millenium Development Goals). Pada tahun 2000, PBB mengesahkan MDGs yang mempunyai tiga pilar penopang pembangunan yaitu Planet (lingkungan), Profit (ekonomi), dan People (manusia), dengan pilar tersebut PBB mengungkapkan bahwa MDGs ini belum sepenuhnya menucakup isu-isu penting yang diperlukan guna mencapai tujuan kesejahteraan. Maka dari itu, PBB kembali menyusun sebuah rencana pembangunan yang kali ini disempurnakan dengan lima pilar yakni People (manusia), Profit (ekonomi), Planet (lingungan), Peace (keadilan) dan Partnership (kerjasama). Pilar ini dirasa cukup oleh PBB sebagai lndasan fundamental yang kemudian dikembangkan dengan berbagai tujuan. Hal yang membedakan MDGs dengan SDGs secara garis besar, SDGs merupakan rencana aksi yang berfokus pada dampak serta didalam pelaksanannya melibatkan partisipasi publik.Adapun secara terperinci, hal-hal yang menjadi pembeda diantara MDGs dan SDGs diantaranya;

1) SDGs bersifat lebih komprehensif, disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang bersifat universal baik diperuntukkan negara maju maupun negara berkembang

2) MDGs memiliki sistem yang bersifat memperluas sumber pendanaan, karena selain meminta bantuan dari negara maju, juga menarik sumber dari swasta

3) Memberi penekanan mengenai hak asasi manusia dengan tujuan untuk menghapuskan diskriminasi baik dalam penanggulangan kemiskinan maupun point yang sejenisnya.

4) Melibatkan seluruh pemangku kepentingan yakni pemerintah dan parlemen, filantropi dan pelaku usaha, pakar dan akademisi, serta organisasi kemasyarakatan dan media. Dalam hal ini terlihat dengan jelas bahwa sebelumnya MDGs hanya menargetkan setengah dari keseluruhan target SDGs yang bertujuan menuntaskna seluruh tujuan (zero goals)

5) SDGs tidak hanya memuat tujuan tetapi juga menyediakan sarana pelaksanaan (means of implementation)

Berakhirnya MDGs pada desember 2015 dilanjutkan dengan munculnya SDGs merupakan sebuah langkah awal bagi negara-negara di dunia untuk mewujudkan platfoarm baru serta melanjutkan cita-cita mulia yang telah dirancang PBB. SDGs mulai dirumuskan sejak tahun 2015 dan pada tanggal 25 september 2015 dalam Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa di New York, Kepala Negara dan perwakilan dari 193 negara menyepakati Deklarasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, juga berkomitmen untuk mewujudkannya. Dan salah satu diantara 193 negara ini adalah negara Indonesia. Adapun dokumen resmi SDGs berjudul Transforming Our World : The 2030 Agenda For Suistainable Development (Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan) Jika sebelumnya MDGs memiliki 8 goals dan 60 target. Maka SDGs kali ini memiliki 17 tujuan, serta 169 sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2030. Beberapa agenda MDGs yang belum tercapai akan dilanjutkan dalam pelaksanaan pencapaian MDGs sehingga tahun 2030. Dapat dipastikan SGDS merupakan penyempurna dari MDGs

Adapun tujuan MDGs untuk mewujudkan kehidupan manusia lebih baik, meliputi 17 point sebagai berikut;

1. Tanpa Kemiskinan

2. Tanpa Kelaparan

3. Kehidupan Sehat Dan Sejahtera

4. Pendidikan Berkualitas

5. Kesetaraan Gender

6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

7. Energi Bersih dan Terjangkau

8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

10. Berkirangnya Kesenjangan

11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggug Jawab

13. Penanganan Perubanhan Iklim

14. Ekosistem Lautan

15. Ekosistem Daratan

16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

LALU BAGAIMANA KESELARASAN SUISTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DENGAN PEMBANGUNAN NASIONAL?

Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Ministry Of National Development Planning Of the Republic Indonesia) telah menyelaraskan SGDS dengan tujuan pembangunan nasional. Penyelarasan ini ditinjau berdasarkan visi pembangunan nasional di era kepresidenan Jokowi-Jusuf Kalla, ada 9 prioritas yang digunakan sebagai fokus pembaruan Indonesia agar memiliki kedaulatan secara politik serta mampu mandiri dalam melakukan pengelolaan ekonomi dan memiliki kepribadian yang berbudaya. Sembilan point ini dikenal dengan istilah Nawacita, berasal dari bahasa sanskerta Nawa dan Cita yang bermakna sembilam dan cita, yang artinya sembilan harapan atau sembilan tujuan

Point-point dalam nawacita diantaranya:

1) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabatm, dan terpercaya.

2) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa dalam kerangka negara persatuan.

3) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

4) Menghadirkan kembali negra untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluwuh warga.

5) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yahng bersih, efektif, demokratif, dan terpercaya.

6) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

8) Melakukan revolusi karakter bangsa

9) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional

Kesembilan point ini menjadi bagian rencana pembangunan menengah nasional (2015-2019) lantas menjadi penuntun kebijakan pemerintah dalam lima tahun masa jabatan.Keselarasan Nawacita dengan SGDs dapat ditelaah secara mendalam, point pertama nawacita: Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabatm, dan terpercaya, selaras dengan tujuan SGDs point ke (3)Kehudupan Sehat dan Sejahtera; point ke (10)Berkurangya Kesenjangan; pont ke (16)Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, serta point ke (17)Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan. Point kedua nawacita Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa dalam kerangka negara persatuan, tentu saja selaras dengan semua goals dalam rumusan SGDs. Lalu point nawacita ke 5 Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratif, dan terpercaya.selaras dengan point (2)Tanpa Kelaparan, point (3)Kehidupan Sehat Dan Sejahetra, point (4)Pendidikan Berkualitas, point (6)Air Bersih dan Sanitasi Layak.

BAGAIMANA PERSOALAN PERIHAL PENGIMPLEMENTASIAN SDGs DI INDONESIA DAN APA YANG MENJADI PENGHAMBATNYA?

Melihat keselarasan ini, pemerintah mengatur pelaksanaan atau pengimplementasian SDGs di Indonesia pada peraturan presiden no.59 tahun 2017 yang mengatur implementasi SDGs ditingkat pusat dan daerah dengan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah. Pelaksanaan SDGs ini menghadapi sejumlah tantangan yang terdiri dari dua garis besar diantaranya tantangan substantif dan tantangan teknikal. Tantangan substantif ialah bagaimana masalah tersebut dipandang, bagaimana tantangan dimengerti dan difahami, atau secara spesifiknya ialah bagaimana pemerintah memahami persoalan lantas mewujudkan kebijakan dan tindakan-tindakan. Sedangkan persoalan teknis ialah bagaimana pembangunan di eksekusi dan bagaimana sebuah rencana dijalankan.Kedua tantangan ini berakar pada hal yang sama yaitu peran pemerintah, bagaimana pemerintah terlibat dalam proses pembangunan ini. Sebagaimana yang kita semua sebagai warga Indonesia sadari, bahwa di zaman yang semakin rumit, kita nampaknya tidak bisa banyak berharap dan menyandarkan semua persoalan terhadap pemerintah, karena pemerintah sendiri tentunya memandang suatu persoalan dengan amat terbatas karena hanya melihat dari sudut pandangnya sendiri, alhasil tindakan yang dirumuskan akan sangat terbatas. Disinilah pentingnya peran lembaga organisasi kelompok masyarakat (Non Penerintah) seperti masyarakat sipil, akademisi, sektor privat, media dan lain sebagainya. Faktor pendukung tersebut amat dibutuhkan agar cara pandag pemerintah terhadap persoalan inj semakin luas dan perspektifnya semakin kaya, sehingga setiap persoalan bisa difahami dengan lebih baik. Keterlibatan aktor-aktor non pemerintah adalah kunci dari persoalan substantif. Secara teknis implikasinya, program-program pembangunan yang dirumuskan tersebut tidak bisa bersifat monolitik atau berdasarkan perspektif tunggal pemerintah saja. Harus ada input dan pengayaan dari kelompok non pemerintah agar semua tatanan memahami bagaimana program-program tersebut bisa dilakukan Adapun detail lain yang harus diperhatikan ialah terkait dengan data informasi, dan juga koordinasi. Koordinasi dalam pemerintahan itu sendiri yang tentunya jangan sampai luput untuk diperhatikan baik antar kementrian maupun antar pemerintah daerah harus diarahkan dengan sedemikian rupa karena persoalan teknis dalam suatu pembangunan biasanya terkait dengan lemah atau sempitnya perspektif dan kurangnya disiplin pelaksanaan.

Dalam menangani hambatan tersebut, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam rangka pengimplementasian SDGs di Indonesia, diantaranya;

1. Kontekstualisas SDGs, dalam artian memilih goals dan target yang menjadi prioritas awal dan sejalan dengan realitas kebutuhan awal nasional

2. Memilih indikator yang berkualitas, dalam artian indiikator tersebut ditentukan dan dikembangkan bersama-sama dengan kolaborasi beserta berbagai aktor pembangunan selain pemerintah

3. Memastikan sumber daya bisa digerakkan untuk mendorong pembangunan , digerakkan bersama-sama bukan hanya oleh pemerintah tapi juga dengan mitra pembangunan yang lain.

4. Mengidentifikasi baseline data dan target dari apa yang ada menuju apa yang diinginkan, data yanh ada saat ini dan target yang hendak dicapai, sumber daya yang dimiliki saat ini dan bagaimana mengembangkan kemampuan untuk meraih sumber daya yang diharapkan.

5. Mengukur hasil pembangunan melalui data-data yang terbuka dan bisa diperhitungkan, serta mendapatkan variabel-variabel alternatif untuk memastikan data yang valid atas hasil pembangunan yang diraih

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya ialah mengenai kepentingan warga negara, maka dari itu harus dipastikan hak warga negara dilindungi. Dalam pelaksanaan pembangunan tak hanya hak sipil dan politik yang harus terjaga, namun perlindungan hukum juga harus ditegakkan. Sehingga dalam penafsirannya pembangunan berkelanjutan ini menempatkan orang lain dan sekitar dalam pusat perhatian, tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi namun juga memastikan hak martabat manusia dilindungi, hukum ditegakkan, hak warga negara dipenuhi, lingkungan dilestarikan, jika kita memahami pembangunan sebagai bagian yang tidak terlepas dari proses kita maka harus kita pastikan agar pembangunan berkelanjutan menjadi pilar Indonesia meraih kemajuan dimasa depan.

PENGIPLEMENTASIAN SDGs DI INDONESIA SECARA SPESIFIK PADA GOALS KEEMPAT

Tujuan keempat dari pembangunan berkelanjutan ialah Pendidikan Berkualitas. Makna secara spesifiknya yakni mewujudkan serta menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar yang tinggi untuk seluruh lapisan mayarakat. Sebagaimana yang kita semua rasakan sebagai warga negara Indonesia, kondisi pendidikan di Indonesia pada saat ini masih jauh untuk dikatakan berkualitas. Para pelajar Indonesia belum sepenuhnya memenuhi kriteria untuk dikatakan sebagai generasi yang cerdas dan mampu bersaing di kancah internasional. Jika memperhatikan kilas balik sejarah beberapa tahun kebelakang, dapat kita saksikan bersama bahwa Indonesia terkenal dengan jati diri bangsa yang berkaraker dan berbudi luhur.Terbentuknya asas dasar Negara Indonesia didukung oleh kondisi bangsa yang penuh kearifan serta religiusitas masyarakatnyayang tinggi secara tidak langsung membuktikan telah adanya benih karakter yang tertanam pada diri individu masyarakat Indonesia, begitu pula dengan siswa-siswi Indonesia. Hal ini menjadi ciri khas yang membedakan siswa Indonesia dengan siswa bangsa lain. Berpadu dengan wawasan intelektual pemuda yang luas harusnya dapat menjadi modal tambah bagi para pelajar Indonesia untuk lebih unggul. Bahkan, menurut hasil riset Programme for International Student Assesement (PISA) tahun 2012 membuktikan kualitas pendidikan Indonesia tertinggal jauh dengan standar pendidikan internasional. PISA sendiri merupakan suatu program dari Organization Economic Co-operation and Development (OECD) yang mengevaluasi penilaian peserta didik atau pelajar di tingkat internasional dengan berdasarkan beberapa bahan uji, yaitu kemampuan membaca, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Matematika. PISA juga menjadi salah satu indikator untuk mengukur kualitas pendidikan di tiap-tiap negara. Pelajar yang menjadi sasaran penilaian PISA adalah pelajar usia sekitar 15, di Indonesia sendiri termasuk dalam peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sebab, usia tersebut merupakan usia produktif, sehingga kemampuan kognitif yang dimiliki siswa saat itu dapat menentukan bagaimana kualitas generasi muda suatu bangsa sekaligus dapat menggambarkan perkembangan nersebut untuk beberapa tahun ke depan.

Untuk mendongkrak kualitas pendidikan Indonesia perlu adanya upaya inovatif besar yang harus dilakukan oleh segala elemen masyarakat. Beberapa hal sudah dilaksanakan pemerintah, seperti program wajib belajar 12 tahun, sekolah gratis dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Jakarta Pintar, dan sebagainya. Akan tetapi program-program tersebut tidak memberikan dampak besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia karena yang dapat merasakan program pemerintah tersebut hanyalah sekolah-sekolah yang berada di kota-kota besar, salah satunya Jakarta. Sedangkan untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, sekolah masih sulit dijangkau, dalam arti jalur transportasi dari pedesaan menuju sekolah sangat jauh atau tidak memadai sehingga menyulitkan siswa untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Ditambah lagi fasilitas yang disediakan sangat terbatas, guru pengajarnyapun banyak yang tidak memenuhi kualifikasi. Hal ini menyebabkan banyak pihak yang menilai Indonesia harus membenahi sistem pendidikannya secara total bila ingin bersanding dengan negara lain di ranah internasional.